Penulis:
Ulya Niami Efrina Jamson
Hening Wikan Sawiji
Ringkasan
Studi kasus ini mengangkat ikhtiar pembentukan Sekolah Perempuan, sebuah sekolah informal bagi perempuan pulau di desa kepulauan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep), Sulawesi Selatan. Dengan dukungan KAPAL Perempuan dengan mitra mereka Yayasan Kajian Pemberdayaan Masyarakat (YKPM) di Sulawesi Selatan, perempuan pulau mengorganisir aksi kolektif mereka ke dalam beberapa kelompok perempuan akar rumput di masing-masing pulau, yang tergabung ke dalam Sekolah Perempuan Pulau. Sekolah ini menjadi wadah advokasi perempuan pulau untuk mengatasi berbagai permasalahan kompleks yang mereka alami sebegai perempuan pulau, seperti adalah keterbatasan infrastruktur dasar, minimnya akses terhadap bantuan penguatan ekonomi dan perlindungan sosial, serta norma sosial yang menghambat pemberdayaan perempuan.
Penguatan kemampuan intrinsik dan praktis perempuan pulau didukung oleh berbagai pelatihan dari KAPAL Perempuan, yakni pendidikan tentang ideologi dan kesetaraan gender, pelatihan kepemimpinan, pengembangan pengetahuan teknis mengenai program jaminan sosial pemerintah. Selain itu, Sekolah Perempuan merupakan suatu mekanisme bagi perempuan pulau guna membangun dukungan dari sesama perempuan pulau, dan juga dalam berjejaring dengan pemerintah di tingkat desa dan kabupaten.Kegiatan Sekolah Perempuan membawa perubahan positif di desa. Pertama, partisipasi aktif perempuan pulau di dalam kegiatan Sekolah Perempuan membuat mereka lebih memiliki kesadaran kritis mengenai kesetaraan gender, serta lebih memahami hak-haknya terutama terkait akses terhadap program perlindungan sosial, serta berani mengungkapkan pendapat dan aspirasi di muka umum. Kedua, peningkatan kemampuan intrinsik dan praktis perempuan pulau membuat mereka mampu secara kolektif berpartisipasi dalam forum-forum Musrenbang dari level desa, kecamatan, sampai kabupaten, guna menyampaikan aspirasi mengenai kebutuhan perempuan secara lebih luas. Sebelum ada Sekolah Perempuan, partisipasi perempuan terpinggirkan dari forum-forum tersebut. Ketiga, usulanusulan yang mereka sampaikan dalam forum pengambilan keputusan berhasil menyediakan akses kebutuhan dasar, tidak hanya bagi perempuan pulau, namun juga masyarakat pulau pada umumnya. Capaian terpenting adalah adanya alokasi Dana Desa untuk kegiatan simpan pinjam perempuan, yang mewujudkan modal usaha dan alternatif mata pencaharian bagi perempuan. Selain itu, perempuan pulau berhasil menginisiasi keberadaan fasilitas air bersih, fasilitas sanitasi, Pembangkit Listrik Tenaga Surya, serta pengakuan keberadaan nelayan perempuan secara resmi guna memenuhi persyaratan untuk mendapatkan bantuan peralatan.
Keberhasilan awal advokasi anggota Sekolah Perempuan tersebut dapat terjadi karena adanya dukungan yang kuat dari jejaring perempuan di desa dan di kabupaten. Akan tetapi, perubahan situasi politik pasca pergantian kepala desa melemahkan dukungan bagi kegiatan Sekolah Perempuan, serta kembali meminggirkan mereka dalam forum-forum pengambilan keputusan di desa. Dinamika politik juga membuat stagnan proses advokasi peraturan desa yang melembagakan Sekolah Perempuan sebagai mitra strategis pembangunan desa. Hal ini menunjukkan bahwa walaupun dengan keberhasilan yang dicapai di awal upaya advokasi, norma sosial berubah secara perlahan dan belum menyeluruhBertolak belakang dengan penurunan dukungan di desa, partisipasi politik perempuan di tingkat kabupaten dan di desa justru meningkat, dan jejaring mereka menguat. Salah satu ketua kelompok Sekolah Perempuan dicalonkan sebagai anggota DPRD Kabupaten Pangkep dalam Pemilu 2019, dengan dukungan tokoh-tokoh elit pemerintah kabupaten. Walau ia tidak berhasil dalam pencalonannya, partisipasi politik perempuan ini merupakan manifestasi agensi perempuan pulau untuk menyuarakan aspirasi politik mereka. Lebih jauh lagi, partisipasi politik sehari-sehari juga dilakukan perempuan pulau dengan pendirian pos pengaduan untuk melaporkan mengenai permasalahan dalam pemberian program perlindungan sosial. Pos ini menandakan bentuk alternatif pengaruh dan partisipasi kolektif perempuan dalam proses pembangunan di pulau, walau hanya secara informal, di tengah situasi politik desa yang tidak kondusif. Pos ini bertindak sebagai sikap simbolis perempuan dalam mengawasi pelaksanaan program perlindungan sosial di pulau-pulau mereka. Selain itu, pos ini pun menjadi ruang informal bagi sesama perempuan untuk membangun solidaritas dan saling berbagi informasi.
Studi kasus ini menunjukkan bagaimana peningkatan kemampuan intrinsik dan praktis perempuan pulau serta
pengembangan jejaring permepuan membuat mereka mampu mengadvokasikan pemenuhankebutuhan-kebutuhan mereka, dan membawa perubahan positif yang lebih luas di antara masyarakat pulau. Studi kasus ini juga menunjukkan bahwa perkembangan aksi kolektif perempuan tidak selalu berjalan secara linear, positif, maupun progresif. Dengan kata lain, perkembangan gerakan perempuan bisa berbeda antara tingkat desa dan tingkat kabupaten. Namun demikian, dukungan berkesinambungan dan penguatan jaringan dengan pemerintah desa dan kabupaten dapat memberikan kesempatan guna memastikan keberlanjutan aksi kolektif perempuan pulau.
Baca studi kasus lain tentang tema sektoral perlindungan sosial.